Ads 468x60px

Social Icons

Wednesday, November 30, 2011

lawan beckham, Ini skuad rahmad darmawan


Pemain Los Angeles Galaxy David Beckham berteriak gembira setelah rekannya Landon Donovan mencetak gol ke gawang Houston Dynamo, dalam final Liga Amerika Serikat di Carson, California,(20/11). REUTERS/Lucy Nicholson


TEMPO.CO, Jakarta - Pemain naturalisasi Greg Nwokolo adalah satu dari 21 pemain yang disiapkan pelatih Rahmad Darmawan saat berhadapan dengan David Beckham dkk. pada pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia Selection melawan LA Galaxy di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Rabu 30 November 2011. Nantinya 21 pemain itu tidak akan mengatasnamakan timnas.

"Karena ini kan bukan timnas, mungkin namanya nanti Indonesia Selection atau apa, yang pasti bukan timnas karena tidak boleh timnas melawan klub. Klub lawannya harus klub juga," kata Manajer Timnas U23 Roso Daras.

Dari 21 pemain terdapat 11 pemain yang masuk dalam skuad timnas U-23 kala berlaga di ajang SEA Games XXVI. Dua penyerang asal Papua, Titus Bonai dan Boaz Solossa, dipastikan absen karena harus membela klubnya, Persipura, di laga Indonesia Super League.

"Karena bersamaan dengan kompetisi yang berjalan, ada dua pemain yang tidak bisa hadir, yaitu Tibo dan Boaz," kata Rahmad Darmawan.

Rahmad mengatakan absennya dua bintang Papua itu tak akan mengurangi kekuatan tim karena posisi Tibo dan Boaz bisa digantikan pemain naturalisasi asal Nigeria, Greg Nwokolo. "Kualitas sepadan dan lebih lincah," kata Rahmad.

Selain Greg, pemain lain yang dipanggil untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tibo dan Boaz adalah Diego Michiels dan Egi Melgiansyah (Pelita Jaya) serta Andritany Adhriyasa serta Hasim Kipuw (Persija Jakarta). Mereka akan didampingi Octovianus Maniani (Persiram Raja Ampat) dan Mahadirga Lasut (Mitra Kukar).

Tak hanya itu, RD juga memboyong tiga pemain timnas U-23 yang bermain di Indonesian Premier League (IPL) di antaranya Andik Vermansyah (Persebaya), Abdulrahman (Semen Padang), dan Kurnia Meiga (Arema).

Untuk memperkuat komposisi pemain, Rahmad memadukan beberapa pemain timnas senior di antaranya Bambang Pamungkas (Persija Jakarta), Christian Gonzales (Persisam Putra Samarinda), Firman Utina (Sriwijaya FC), M. Ridwan (Persib Bandung), Ahmad Bustomi (Mitra Kukar), Hamka Hamzah (Mitra Kukar), dan Zulkifli Syukur (Persib).


sumber :    http://www.tempo.co/read/news/2011/11/29/099368921/Lawan-
                  Beckham-Ini-Skuad-Rahmad-Darmawan


kata kenalan gw (klo gak salah/lupa gw), beckam itu pemain yg bagus. dia memulai karirnya dari nol. sampai bisa menjadi pemain kelas dunia.

ada yang bisa nebak dengan cara yang bener, berapa score pertandingan nanti malam?

demokrat akui pertemuan sby-nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ketika menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (30/11). Nazaruddin menjalani persidangan perdana terkait kasus suap pelolosan tender pembangunan wisma atlet di Palembang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda 1 miliar. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Komunikasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, membenarkan Muhammad Nazaruddin pernah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sidang perdana kasus korupsi Wisma Atlet hari ini, Nazar mengaku bertemu SBY sebelum kabur ke Singapura.

"Memang ada pertemuan itu. Nazar dipanggil oleh Pak SBY sebagai Ketua Dewan Kehormatan," kata Ruhut kepada wartawan di gedung DPR, Rabu, 30 November 2011.

Dalam sidang, Nazar mengaku bertemu SBY di Cikeas, Bogor, pada pada 23 Mei 2011. Terdakwa suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang, Sumatera Selatan, senilai Rp 4,6 miliar itu juga mengaku disuruh kabur ke Singapura oleh atasannya.

Menurut Ruhut, Nazar dipanggil untuk dimintai klarifikasi kasus suap Wisma Atlet yang menjeratnya. Dalam pertemuan itu hadir Ketua Demokrat Anas Urbaningrum, Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, dan beberapa anggota Kehormatan lain. "Semua tahu, setelah itu Nazar dicopot sebagai Bendahara Umum," kata Ruhut.

Tapi Ruhut menyangkal jika kepergian Nazar ke Singapura diperintahkan oleh partai. "Dia memang pamitan ke beberapa pengurus. Ke Pak Anas, Pak Marzuki (Marzuki Alie, Ketua DPR), untuk berobat," jelas anggota Komisi Hukum DPR ini.

Dari Singapura, Nazar kemudian buka-bukaan bahwa duit proyek Wisma Atlet itu dipakai untuk membiayai Kongres Partai Demokrat di Bandung. Anas Urbaningrum yang terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat dalam kongres itu disebut Nazar ikut kecipratan duitnya. Sejauh ini Anas menolak tuduhan itu. Dari Singapura, Nazar berpindah-pindah tempat sampai ia tertangkap di Kolombia.

Ia kini menjadi terdakwa kasus suap tersebut. Jaksa mendakwanya dengan pasal berlapis tentang korupsi.

sumber:     http://www.tempo.co/read/news/2011/11/30/063369198/Demokrat-
                  Akui-Pertemuan-SBY-Nazaruddin
 
Allaahu A'laam, gw gak begitu ngerti itu kasus.


sepertinya keputusan gw gak milih demokrat di pemilu tahun 2008 adalah keputusan yang bener. Shadaqallaah dah, klo keputusan gw bener.
dan juga keputusan gw gak milih sby pada pemilu 2004 dan 2008 juga merupakan keputusan yang bener. Shadaqallaah dah, klo bener.

Saturday, November 19, 2011

di Al-Quran dan Al-Hadits tidak ada kata2 ini

semua makhluk ciptaan Allah SWT berhak untuk beragama Islam. entah ia manusia atau jin. mereka semua berhak untuk beragama Islam. karena Islam itu Rahmatan lil 'Alamiin (Rahmat untuk alam semesta).

di Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak ada kata2 ini "erwin tidak boleh beragama Islam".

Allaahu 'Ahad, la haula wala quwwata illa billaah,  erwin beragama Islam.

the fallen of Einstein’s theory

GENEVA - A pillar of physics - that nothing can go faster than the speed of light - appears to be smashed by an oddball subatomic particle that has apparently made a giant end run around Albert Einstein’s theories.
Scientists at the world’s largest physics lab said yesterday that they have clocked neutrinos traveling faster than light. That’s something that according to Einstein’s 1905 special theory of relativity - expressed in the famous equation E = mc{+2} equation - just does not happen.
(source: http://articles.boston.com/2011-09-23/news/30194917_1_neutrinos-physics-lab)



in wikipedia, i've got this :

E = m . c 2  
which is:
E = energy (J)
m = mass (kg)
c = light speed (m.s-1)
    (source : http://id.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc%C2%B2)


    there is a creature that can do more speed than light, it's called jin. and a creature that do more speed than jin is called angel.


    if anything mistaken from this articel, please comment with the source you have.

    Allaahu 'Aliim ya Allaahu A'laam.

    Friday, November 18, 2011

    pantaskah mereka mendapat daging qurban idul adha ?

    Idul Adha adalah satu diantara hari raya umat Islam. Idul Adha dirayakan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim a.s.

    Nabi Ibrahim dahulu kala mengorbankan anaknya Nabi Ismail a.s untuk membuktikan kepada Allah bahwa Ia lebih mencintai Allah dibandingkan anaknya Nabi Ismail a.s. lalu karena Allah yang begituuuuuuuuuuuuuuuuuuu.................. Maha Penyayangnya tak mau hamba-Nya (Nabi Ibrahim a.s) bersedih karena kehilangan anak yang dicintainya (Nabi Ismail a.s), karena itulah Ia menggantinya dengan seekor kambing.

    umat Islam memperingati Idul Adha dengan cara memotong hewan qurban bila ia mampu. kemudian daging hewan itu diberikan kepada fakir/miskin.

    yang jadi pertanyaan adalah apabila si fakir/miskin itu pernah berbuat jahat kepada yang berqurban itu. apakah ia pantas menerimanya?
    lalu apabila si fakir/miskin tersebut pernah berbuat jahat kepada yang selain berqurban itu, apakah si fakir/miskin tersebut pantas mendapatkannya (daging qurban)?

    apapun jawaban anda, yg jelas si fakir/miskin yg pernah berbuat jahat itutetap ingin mendapatkan daging qurban mungkin. hehehe, ............ ^_^

    kalau saya sich gak mau saya kasih. kan kasihan korbannya.

    Saturday, November 12, 2011

    harun yahya


    Harun Yahya adalah nama pena Adnan Oktar[1] (juga ditulis Adnan Hoca) dilahirkan di Ankara pada tahun 1956, menetap disana sampai pindah ke Istanbul pada tahun 1979.[2] Nama pena Harun Yahya berasal dari dua nama Nabi: "Harun" dan "Yahya" . Ia adalah seorang penulis dan kreasionis Islam asal Turki.[3][4] Ia merupakan penentang teori evolusi, Darwinisme dianggapnya sebagai sumber terorisme.[5] Pada tahun 2007, ia mengirim ribuan kopi Atlas Penciptaan[6] untuk menyebarkan kreasionisme Islam di kalangan museum ilmiah, anggota Kongres, dan Ilmuwan Amerika.[7] Berbeda dengan kebanyakan penganjur kreasionisme Kristen, Oktar menganut kreasionisme Bumi Lama. Ia adalah seorang anti-zionis dan anti-Mason, yang dianggapnya sebagai dua gerakan yang saling terkait. Meskipun ia menolak tuduhan anti-Semit, dan mengklaim bahwa paham tersebut berakar pada kekafiran dan Darwinisme,[8] Ia juga dianggap sebagai seorang penyangkal Holocaust,[9] berdasarkan bukunya Soykırım Yalanı (Kebohongan Holocaust). Namun belakangan, dalam wawancara dengan The Guardian (2007) ia menyangkal telah menulis buku ini.[10]
    Adnan Oktar menjalankan dua organisasi yang di dalamnya dia juga merupakan Presiden Kehormatan, yaitu Bilim Araştırma Vakfı ("Yayasan Penelitian Sains", BAV, didirikan pada tahun 1990), yang bertujuan mempromosikan kreasionisme, serta Milli Değerleri Koruma Vakfı ("Yayasan Perlindungan Nilai Nasional", didirikan pada tahun 1995) yang bertujuan mempromosikan nasionalisme Turki.[11] Dalam dua dekade terakhir, Adnan Oktar banyak terlibat dalam sejumlah kasus hukum, baik sebagai terdakwa maupun penggugat.

    biografi
    Adnan Oktar dilahirkan di Ankara, Turki pada 2 februari 1956. Dia tumbuh besar di Ankara, dan tinggal di sana hinggal lulus SMA. Di sana pula dia mempelajari karya-karya Sid Nursi,[12][13] seorang cendekiawan Muslim Kurdi yang menulis Risale-i Nur, sebuah ulasan Qur'ani yang meliputi ideologi keagamaan dan politik yang komprehensif.[14]
    Pada tahun 1979, Adnan Oktar pergi ke Istanbul dan memasuki Universitas Mimar Sinan.[15] Masa tersebut ditandai dengan kekejaman dan represi di Turki berujung pada pendirian junta militer menyusul kudeta September 1980. Lingkungan di Turki menjadi salah satu tempat yang tidak stabil dalam hal politik dan kultural, terancam oleh politik Perang Dingin, dan benturan antara kaum modernis sekuler Kemal dan kebangkitan militansi Islam.[13] Dalam lingkungan semacam itu ia secara rutin pergi ke Masjid Molla di lokalitas Fındıklı, dekat dengan akademi seni tempat ia belajar arsitektur interior,[16][17] untuk berdoa tidak peduli ancaman apapun.[15] Edip Yukesl, yang mengenalnya pada masa itu, menggambarkannya sebagai "Sunni fanatik"[12]\
    Pada awal tahun 1980-an, dia mengumpulkan beberapa mahasiswa untuk berbagi pemikiran mengenai Islam. Para mahasiswa itu berasal dari keluarga di Istanbul yang kaya dan aktif secara sosial.[12] Dari tahun 1982 sampai 1984, dia membentuk bentuk kelompok yang terdiri dari 20 sampai 30 orang. Kelompok itu juga diikuti oleh para pelajar sekolah menengah swasta yang berasal dari keluarga yang terkemuka dan aktif secara sosial dengan status ekonomi yang tinggi yang baru saja menjadi relijius.[15] Edip Yüksel menyebut bahwa Adnan Oktar mengajar "dengan lembut dan dalam cara yang modern kepada anak-anak dari kelas sosial atas itu, tanpa mengintimidasi mereka...versi halus dan urban dar Said Nursi."[12]
    Dalam pengajaran keagamaannya, dia menentang Marxisme, komunisme dan filsafat materialistis. Dia menekankan pentingnya menyanggah teori evolusi dan Darwinisme[18] karena dia merasa bahwa hal itu telah menjadi ideologi yang digunakan untuk menyeabrkan materialisme dan ateisme, serta berbagai ideologi terkait lainnya. Dia secara pribadi mendanai pamflet yang berjudul Teori Evolusi[15] yang menggabungkan "mistisisme dengan retorika ilmiah."[12][13]
    Pada tahun 1986 dia masuk ke Jurusan Filsafat di Universitas Istanbul. Berita mengenai Adnan muncul di majalah Nokta (Titik). Diberitakan bahwa dia mengumpulkan kawan-kawannya dan menggelar pengejarannya di sebuah masjid. Banyak mahasiswa, kebanyakan dari Universitas Bosforus, salah satu uinversitas paling bergengsi di Turki, ikut berpartisipasi. Nama Adnan Oktar mulai muncul secara rutin di media massa, kadang-kadang sebagai kepala berita. Pada tahun itu juga dia menerbitkan sebuah buka berjudul Yudaisme dan Freemansory, berdasarkan teori konspirasi bahwa media, kelompok politik, universitas, dan lembaga negara dipengaruhi oleh suatu "kelompok tersembunyi".[15] Di kemudian hari, topik-topik semacam itu banyak ditulis olehnya.
    Adnan Oktar ditangkap, dan dituntut atas tuduhan menyebarkan revolusi teokratis. Dia ditahan selama 19 bulan, meskipun dia tidak pernah secara resmi didakwa.[12][13] Dia ditahan di klinik penjara, dan kemudian di Rumah Sakit Jiwa Bakirkoy, tempat dia didiagnosa menderita kelainan kejiwaan obsesif kompulsif dan skizofrenia.[13] Meskipun keakuratan diagnosanya diragukan, dan apakah itu memiliki motif pribadi dan politik.[12][13] Adnan Oktar kemudian mengatakan bahwa dia dinyatakan sehat oleh dokter militer, tapi dia juga mengeluh bahwa media-media di Turki menyebarkan berita bahwa dia gila.[17] Adnan Oktar juga mengklaim bahwa dia dimasukkan ke institusi kejiwaan sebagai hukuman karena menerbitkan bukunya.[19]
    Sepanjang tahun 1980-an dan awal 1990-an, Adnan Oktar membangun komunitasnya. Para pengikutnya terutama aktif merekrut di sanggraloka musim panas di sepanjang pesisir Laut Marmara. Organisasi sosial dalam kelompok tersebut menjadi lebih hirarkis dan lebih bersifat Mesias.[13] Adnan Oktar mengatakan bahwa karena anarki dan teror pada masa itu, dia tidak dapat meneruskan studinya. Dia telah mulai menulis buku, jadi setelah meninggalkan studinya, dia mencurahkan energinya untuk buku-bukunya.[20]
    Pada tahun 1990, dia mendirikan Yayasan Penelitian Sains (YPS,[21] atau, dalam bahasa Turki, Bilim Araştırma Vakfı atau BAV, dan dalam bahasa Inggris, Science Research Foundation atau SRF). Adnan Oktar mendirikan Yayasan Penelitian Sains untuk menggelar konferensi dan seminar untuk kegiatan ilmiah "yang sasarannya adalah kesadaran masyarakat mengenai apa yang sebenarnya menjadi penyebab konflik sosial dan politik",[22] yang dia sebut sebagai materialisme dan Darwinisme. Beberapa media menggambarkan BAV sebagai "sekte Islam rahasia"[23] dan "organisasi mirip kultus, yang secara waspada menjaga rahasia kekayaannya yang besar."[24] Anggota-anggota BAV kadang disebut sebagai Adnan Hocacılar ("Pengikut Adnan Sang Hodja") oleh masyarakat luas.[25]
    Pada tahun 1994 Partai Kesejahteraan (Partai Refah) yang merupakan partai islam, pendahulu Partai Keadilan dan Perkembangan (AKP), meraih kemenangan di munisipalitas Istanbul dan Ankara. Walikota yang baru (di Istanbul adalah Recep Tayyip Erdoğan, kini perdana menteri Turki) berusaha mencari dukungan yang lebih luas. Jurnalis dan editor Fatih Altayli mengklaim bahwa Adnan Oktar membuat perjanjian bisnis dengan munisipalitas yang dikuasai Partai Kesejahteraan. Tuduhan tersebut dibantah oleh Adnan Oktar, yang berujung pada tuduhan terhadap Fatih Altayli dengan beragam hasil.[13]
    Pada tahun 1995, Adnan Oktar mendirikan Yayasan Perlindungan Nilai Nasional (YPNN atau dalam bahasa Turki Millî Değerleri Koruma Vakfı, dan dalam bahsa Inggris Foundation for Protection of National Values atau FPNV). Melalui lembaga tersebut, dia menjalin jaringan dengan orang-orang dan organisasi-organisasi nasionalis Turki kosnervatif lainnya berdasarkan ideologi Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki.[13]
    Pada tahun 1997, setelah intervensi militer lainnya, yakni "kudeta tak bedarah" 1997, pemerintahan Erbakan diturunkan dan Partai Kesejahteraan dibubarkan. Menurut majalah New Humanist, pemerintahan AKP yang sekarang, menghindari hubungan politik dengan Adnan Oktar dan organisasinya.[13]

    Karya tulis

    Oktar telah menulis banyak buku dengan menggunakan nama pena Harun Yahya (Harun dan Yahya), yang isinya menentang teori evolusi Charles Darwin. Ia juga berpendapat bahwa teori evolusi secara langsung berkaitan dengan kejahatan-kejahatan materialisme, Naziisme dan komunisme. Perlu dicatat bahwa Harun Yahya tidak memiliki pendidikan dalam Biologi atau ilmu lain yang relevan dengan konsep evolusi. Kebanyakan argumen dalam pandangan anti evolusi Harun Yahya mengutip dan identik dengan argumen-argumen anti evolusi (kreasionisme) yang diajukan sejumlah kelompok Kristen tertentu yang menolak evolusi, yang telah sering dibantah oleh komunitas ilmiah.[26] Tulisan Harun Yahya mengenai evolusi berusaha memberi kesan ilmiah, namun tidak mengikuti standar ilmiah dalam mencakup pembahasan yang seimbang mengenai argumen kedua belah pihak dalam masalah evolusi.
    Topik-topik ilmiah, yang kadang dianggap rumit dan membingungkan, diuraikan dengan sangat lugas dan jelas dalam buku-buku Oktar. Tidaklah mengherankan jika buku-buku tersebut menarik semua orang dari segala umur dan lapisan masyarakat.
    Namun, pembahasan Oktar mengenai Evolusi mendapat banyak kritikan dari kalangan ilmuwan. Taner Edis, dari Truman State University, mengatakan bahwa publikasi Harun Yahya sangat populer karena diproduksi dengan kualitas penerbitan yang tinggi dan bahasa yang sederhana, tapi materinya berupa argumen yang secara ilmiah bisa diabaikan dan mengandung distorsi yang tidak memiliki dasar ilmiah.[27] Sejumlah ilmuwan lain telah memberikan kritikan senada (lihat di bagian "Respon", di bawah).
    Ia juga telah menerbitkan berbagai tulisan tentang Zionisme dan Freemasonry, dan menuduh kaum Zionis melakukan rasisme dan menegaskan bahwa Zionisme dan Freemasonry telah menimbulkan banyak pengaruh negatif terhadap sejarah dan politik dunia. Namun belakangan, ia menjelaskan bahwa kecamannya secara khusus ditujukan pada Zionis yang ateis, dan ia menganjurkan toleransi terhadap Yahudi yang tidak ateis.[28]
    Buku-buku Oktar yang berkaitan dengan iman berusaha untuk mengkomunikasikan keberadaan dan keesaan (Tauhid) Allah menurut iman Islam, dan ditulis dengan maksud utama memperkenalkan Islam kepada mereka yang tidak mengenal agama ini. Setiap bukunya yang berkaitan dengan sains menekankan pandangan-pandangannya tentang keperkasaan, kedalaman, dan keagungan Allah secara terinci. Buku-buku ini berusaha memperlihatkan bagi kaum non Muslim apa yang diklaim Oktar sebagai tanda-tanda keberadaan Allah, dan kesempurnaan ciptaan-Nya. Sebuah sub kelompok di dalam seri ini adalah seri "Buku-buku yang Menghancurkan Kebohongan Evolusi". Tujuan utama buku-buku ini adalah menyerang gagasan-gagasan Materialisme, Evolusi, Darwinisme, dan ateisme. Akhirnya, ia telah menulis lebih dari 100 buku yang mengungkapkan moral Al Qur'an adn masalah-masalah yang berkaitan dengan iman. Bagi pembaca Muslim, buku-buku tersebut berisikan nasihat dan peringatan. Penulis telah menerbitkan karya-karyanya tentang hal-hal pokok yang disebutkan dalam Al-Qur'an agar kaum Muslim dapat meningkatkan ketaqwaan dan kemampuan berpikir mereka secara mendalam.
    Ratusan buku konon ditulis oleh Oktar. Karena itu sebagian orang mengklaim bahwa orang lain mestilah telah ikut menyumbangkan, atau menulis, banyak dari buku-buku itu. Tuduhan ini dengan keras disangkal di situsnya; ia mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya penulis dari semua buku itu. Namun, ia juga menyangkal telah menulis "Kebohongan Holocaust" yang mula-mula diterbitkan atas nama Harun Yahya.
    Banyak dari karya Oktar telah atau sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Rusia, Spanyol, Arab, Portugis, Albania, Serbo-Kroasia, Bosnia, Polandia, Urdu, Indonesia, Kazakh, Azeri, Melayu, Bengali, dan Malayalam. Karya tulisnya telah dipublikasikan secara luas ke seluruh dunia, dan sebagian dari karyanya tersedia gratis pada situs resminya.

    [sunting] Respon Terhadap Tulisan Harun Yahya

    Tulisan Harun Yahya, khususnya mengenai evolusi, telah dikritik dan dibantah secara luas oleh kalangan ilmiah.
    Gerdien de Jong, dari Utrecht University, mengatakan bahwa penalaran Harun Yahya mengenai evolusi absurd.[29]
    Kevin Padian, profesor Biologi dari University of California, Berkeley, mengatakan bahwa Harun Yahya tidak memiliki pengertian mengenai bagaimana mahluk hidup berubah.[7][30]
    PZ Myers, profesor Biologi dari University of Minnesota, Morris, mengatakan bahwa tulisan Harun Yahya mengikuti pola yang repetitif: menunjukkan foto fosil dan hewan yang masih hidup, dan mengklaim bahwa tidak ada perubahan. Namun, klaim ini biasanya salah, karena mahluk yang ditunjukkan itu telah berubah.[31]
    Komisi Eropa untuk Budaya, Ilmu, dan Pendidikan mengatakan dalam laporannya bahwa dalam buku Harun Yahya mengenai evolusi, tidak ada argumen yang didasari kepada bukti ilmiah.[32]
    Richard Dawkins, pakar evolusi terkemuka, menulis resensi mengenai tulisan Harun Yahya, dan menunjukkan sejumlah kesalahan fakta, seperti identifikasi spesies yang keliru, dan pemakaian foto yang tidak menunjukkan spesies yang sesungguhnya ada.[33] Selanjutnya, Dawkins mengatakan bahwa Harun Yahya tidak mengerti apa yang dia berusaha untuk bantah.[17]

    Bibliografi

    Buku-buku karya Harun Yahya, yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:
    • 'Tangan Rahasia' di Bosnia,
    • Kebohongan Holocaust (belakangan, dalam wawancara dengan The Guardian (2007), Adnan Oktar menyangkal menulis buku ini).[10]
    • Di Balik Tirai Terorisme,
    • Kartu-Kurdi Israel,
    • Strategi Nasional bagi Turki,
    • Moral Qur'ani: Solusi,
    • Permusuhan Darwin Terhadap Bangsa Turki,
    • Bencana Kemanusiaan Akibat Ulah Darwinisme,
    • Kebohongan Teori Evolusi,
    • Bangsa-Bangsa Yang Diadzab,
    • Nabi Musa,
    • Zaman Keemasan,
    • Keagungan Warna Ciptaan Allah,
    • Kebesaran Allah di Setiap Sudut Alam Semesta,
    • Hakikat Kehidupan Dunia,
    • Pengakuan Kaum Evolusionis,
    • Kekeliruan Kaum Evolusionis,
    • Sihir Darwinisme,
    • Agama Darwinisme,
    • Al-Qur'an Menuntun Kepada Ilmu Pengetahuan,
    • Asal Usul Kehidupan yang Sesungguhnya,
    • Penciptaan Alam Semesta,
    • Keajaiban Al-Qur'an,
    • Desain Pada Alam,
    • Perilaku Pengorbanan Diri dan Kecerdasan Pada Dunia Hewan,
    • Keabadian Telah Berlangsung,
    • Anakku Darwin Telah Berbohong!,
    • Berakhirnya Darwinisme,
    • Bagaimana Seorang Muslim Berpikir?,
    • Keabadian dan Hakikat Takdir,
    • Jangan Berpura-Pura Tidak Tahu,
    • Misteri DNA,
    • Keajaiban Atom,
    • Keajaiban Sel,
    • Keajaiban Sistem Kekebalan,
    • Keajaiban Mata,
    • Keajaiban Penciptaan Tumbuhan,
    • Keajaiban Laba-Laba,
    • Keajaiban Semut,
    • Keajaiban Nyamuk,
    • Keajaiban Lebah,
    • Keajaiban Biji,
    • Keajaiban Rayap.
    Karya penulis dalam bentuk booklet:
    • Misteri Atom,
    • Keruntuhan Teori Evolusi: Fakta Penciptaan,
    • Keruntuhan Materialisme,
    • Berakhirnya Materialisme,
    • Kekeliruan Kaum Evolusionis 1,
    • Kekeliruan Kaum Evolusionis 2,
    • Mikrobiologi Meruntuhkan Teori Evolusi,
    • Fakta Penciptaan,
    • 20 Pertanyaan Yang Meruntuhkan Teori Evolusi,
    • Kebohongan Terbesar Dalam Sejarah Biologi: Darwinisme.
    Karya-karya pengarang yang berhubungan dengan Al-Qur'an:
    • Pernahkah Anda Berpikir Tentang Kebenaran?,
    • Mengabdi Hanya Kepada Allah,
    • Meninggalkan Masyarakat Jahiliyyah,
    • Surga,
    • Teori Evolusi,
    • Nilai Akhlaq Dalam Al-Qur'an,
    • Ilmu Al-Qur'an,
    • Index Al-Qur'an,
    • Hijrah di Jalan Allah,
    • Sifat Munafiq Dalam Al-Qur'an,
    • Rahasia Orang Munafiq,
    • Nama-Nama Allah Yang Agung,
    • Berdakwah dan Berdebat Dalam Al-Qur'an,
    • Konsep Dasar Dalam Al-Qur'an,
    • Jawaban-Jawaban Al-Qur'an,
    • Kematian, Kebangkitan dan Neraka,
    • Perjuangan Para Rasul,
    • Syaitan: Musuh Nyata Manusia,
    • Agama Berhala,
    • Agama Kaum Jahiliyyah,
    • Kesombongan Syaitan,
    • Doa Dalam Al-Qur'an,
    • Urgensi Akal dalam Al-Qur'an,
    • Hari Kebangkitan,
    • Jangan Pernah Lupa,
    • Hukum-Hukum Al-Qur'an yang Diabaikan,
    • Karakter Manusia Dalam Masyarakat Jahiliyyah,
    • Pentingnya Sabar Dalam Al-Qur'an,
    • Pengetahuan Umum Dari Al-Qur'an,
    • Memahami Iman dengan Mudah 1-2-3,
    • Pemikiran Dangkal Kaum Kafir,
    • Iman Yang Sempurna,
    • Sebelum Anda Menyesal,
    • Perkataan Para Rasul,
    • Kasih Sayang Orang Mukmin,
    • Takut Kepada Allah,
    • Mimpi Buruk Kekafiran,
    • Nabi Isa Akan Datang Kembali,
    • Al-Qur'an Memberi Keindahan Pada Kehidupan,
    • Beragam Keindahan Ciptaan Allah 1-2-3-4,
    • Perbuatan Dosa Bernama: 'Mencela',
    • Rahasia Ujian Kehidupan,
    • Hikmah Yang Benar Menurut Al-Qur'an,
    • Perjuangan Melawan Agama Kaum yang Tidak Beragama,
    • Tarbiyyah Nabi Yusuf,
    • Bersekutu dalam Kebaikan,
    • Fitnah Terhadap Umat Islam Sepanjang Sejarah,
    • Urgensi Mengikuti Perkataan yang Baik,
    • Mengapa Menipu Diri Sendiri?,
    • Islam: Agama Mudah,
    • Kegembiraan dan Keteguhan dalam Al-Qur'an,
    • Melihat Kebaikan pada Segala Hal,
    • Bagaimana Orang Bodoh Menafsirkan Al-Qur'an?,
    • Sejumlah Rahasia Al-Qur'an,
    • Keberanian Orang Mukmin.
    Buku-buku berjudul Kebohongan Teori Evolusi :
    • Bangsa-Bangsa Yang Diadzab,
    • Bagi Kaum yang Berpikir,
    • Hakikat Kehidupan Dunia,
    • Bagaimana Seorang Muslim Berpikir?,
    • Jangan Berpura-Pura Tidak Tahu,
    • Keajaiban Semut,
    • Keagungan Warna Ciptaan Allah,
    • Penciptaan Alam Semesta,
    • Allah Dapat Diketahui Melalui Akal,
    • Nilai Akhlaq dalam Al-Qur'an,
    • Konsep Dasar dalam Al-Qur'an,
    • Pernahkan Anda Berpikir tentang Kebenaran?,
    • Pemikiran Dangkal Kaum Kafir,
    • Urgensi Akal dalam Al-Qur'an, dan Keajaiban DNA.

    Buku-buku dalam rujukan Bahasa Inggris

    • The 'Secret Hand' in Bosnia
    • Behind the Scenes of Terrorism
    • Israel's Kurdish Card
    • A National Strategy for Turkey
    • Solution: The Morals of the Qur'an
    • The Winter of Islam and Its Expected Spring
    • Communism in Ambush
    • The Bloody Ideology of Darwinism: Fascism
    • Darwin's Antagonism Against the Turks
    • The Disasters Darwinism Brought to Humanity
    • The Evolution Deceit
    • Articles 1-2-3
    • A Weapon of Satan: Romanticism
    • Truths 1-2
    • The Western World Turns to God
    • Perished Nations
    • The Prophet Moses
    • The Prophet Joseph
    • The Golden Age
    • Allah's Artistry in Colour
    • Glory is Everywhere
    • The Truth of the Life of This World
    • Confessions of Evolutionists
    • Precise Answers to Evolutionists
    • Evolutionary Falsehoods
    • The Dark Magic of Darwinism
    • The Religion of Darwinism
    • The Collapse of the Theory of Evolution in 20 Questions
    • The Qur'an Leads the Way to Science
    • The Real Origin of Life
    • The Creation of the Universe
    • Miracles of the Qur'an
    • Consciousness in the Cell
    • A String of Miracles
    • The Design in Nature
    • Self-Sacrifice and Intelligent Behaviour Models in Animals
    • Eternity Has Already Begun
    • Children Darwin Was Lying!
    • The End of Darwinism
    • Deep Thinking
    • Timelessness and the Reality of Fate
    • Knowing the Truth
    • Never Plead Ignorance
    • The Secrets of DNA
    • The Miracle in the Atom
    • The Miracle in the Cell
    • The Miracle of the Immune System
    • The Miracle in the Eye
    • The Miracle of Creation in Plants
    • The Miracle in the Spider
    • The Miracle in the Ant
    • The Miracle in the Gnat
    • The Miracle in the Honeybee
    • The Miracle of the Seed
    • The Miracle of the Termite
    • The Green Miracle: Photosynthesis
    • The Miracle of Hormone
    • The Miracle of the Human Being
    • The Miracle of Man's Creation
    • The Miracle of Protein.

    Buku anak-anak

    • Children Darwin Was Lying!
    • The World of Animals
    • The Splendour in the Skies
    • The World of Our Little Friends: The Ants
    • Honeybees That Build Perfect Combs
    • Skillful Dam Builders: Beavers

    Buku kecil

    • The Mystery of the Atom
    • The Collapse of the Theory of Evolution: The Fact of Creation
    • The Collapse of Materialism
    • The End of Materialism
    • The Blunders of Evolutionists 1
    • The Blunders of Evolutionists 2
    • The Microbiological Collapse of Evolution
    • The Fact of Creation
    • The Collapse of the Theory of Evolution in 20 Questions
    • The Biggest Deception in the History of Biology: Darwinism.

    Buku-buku yang bertopik Al Qur'an

    • The Basic Concepts in the Qur'an
    • The Moral Values of the Qur'an
    • Quick Grasp of Faith 1-2-3
    • Ever Thought About the Truth?
    • Crude Understanding of Disbelief
    • Devoted to Allah
    • Abandoning the Society of Ignorance
    • The Real Home of Believers: Paradise
    • Knowledge of the Qur'an
    • Qur'an Index
    • Emigrating for the Cause of Allah
    • The Character of the Hypocrite in the Qur'an
    • The Secrets of the Hypocrite
    • The Names of Allah
    • Communicating the Message and Disputing in the Qur'an
    • Answers from the Qur'an
    • Death Resurrection Hell
    • The Struggle of the Messengers
    • The Avowed Enemy of Man: Satan
    • The Greatest Slander: Idolatry
    • The Religion of the Ignorant
    • The Arrogance of Satan
    • Prayer in the Qur'an
    • The Importance of Conscience in the Qur'an
    • The Day of Resurrection
    • Never Forget
    • Disregarded Judgements of the Qur'an
    • Human Characters in the Society of Ignorance
    • The Importance of Patience in the Qur'an
    • General Information from the Qur'an
    • The Mature Faith
    • Before You Regret
    • Our Messengers Say
    • The Mercy of Believers
    • The Fear of Allah
    • The Nightmare of Disbelief
    • Jesus Will Return
    • Beauties Presented by the Qur'an for Life
    • A Bouquet of the Beauties of Allah 1-2-3-4
    • The Iniquity Called "Mockery"
    • The Mystery of the Test
    • The True Wisdom According to the Qur'an
    • The Struggle with the Religion of Irreligion
    • The School of Yusuf
    • The Alliance of the Good
    • Slanders Spread Against Muslims Throughout History
    • The Importance of Following the Good Word
    • Why Do You Deceive Yourself?
    • Islam: The Religion of Ease
    • Enthusiasm and Excitement in the Qur'an
    • Seeing Good in Everything
    • How does the Unwise Interpret the Qur'an?
    • Some Secrets of the Qur'an
    • The Courage of Believers
    • Being Hopeful in the Qur'an
    • Justice and Tolerance in the Qur'an
    • Basic Tenets of Islam
    • Those Who do not Listen to the Qur'an.
    sumber :     http://id.wikipedia.org/wiki/Harun_yahya


    Allaahu 'Aliim ya Allaahu A'laam.

    keajaiban penciptaan manusia (the magnificent of human's creation)

    harun yahya - keajaiban penciptaan manusia (versi bahasa indonesia)







    harun yahya - the magnificent of human creation (english version)



    Allaahu Khaliik ya Allaahu A'laam.

    Friday, November 11, 2011

    gugurnya teori evolusi

    klik di sini untuk "video runtuhnya teori evolusi"

    Allaahu Khaliik ya Allaahu A'laam.

    Perlindungan Allah pada tsunami aceh 2004

    menurut suatu sumber di youtube.com, bangunan yang masih berdiri setelah tsunami adalah masjid. total ada 27 masjid.

    menurut anda, kenapa hanya 27 masjid yg berdiri (bila sumber itu benar)? kenapa Allah hanya membiarkan 27 rumah-Nya yang berdiri (klo sumber itu benar)?

    Thursday, November 10, 2011

    Truths, facts and facts on the ground

    Much of the international support that Israel receives is based on several lies it tells and re-tells as "facts".
    Last Modified: 27 Oct 2011 11:03
    President Obama has repeated and endorsed the lies that Israel's government  insists are "facts" [GALLO/GETTY]
    In 1991, negotiations started officially and unofficially between the Palestine Liberation Organisation (and the Palestinians associated with it) and the Israeli government. At the time, Israel had occupied the West Bank (including East Jerusalem) and the Gaza Strip for the previous 24 years.
    Today, 20 years later, Israel and President Obama insist that the only way to bring about peace, and presumably end the Occupation, is to continue with negotiations. It is unclear if what Obama and Israel are claiming is that Israel needs 24 years of negotiations in order to end its 24-year occupation of Palestinian land, so that by the time the occupation ends, it will have lasted for 48 years.
    This of course is the optimistic reading of the Israeli and US positions; the reality of the negotiations and what they aim to achieve, however, is far more insidious.
    The negotiations have been based on specific goals to end certain aspects of the Israeli relationship to the Palestinians, namely some of the parts introduced since the 1967 war and the occupation, and the beginning of exclusive Jewish colonial settlement of these territories.But what always remains outside the purview of negotiations is the very core of the Palestinian-Israeli relationship, which the Palestinians are told cannot be part of any negotiations.
    These off-limits core issues include what has happened since 1947-1948, including the expulsion of 760,000 Palestinians, the destruction of their cities and towns, the confiscation and destruction of their property, the introduction of discriminatory laws that legalise Jewish racial, colonial and religious privilege and deny Palestinian citizens of Israel equal rights and reject the right of the expelled refugees to return.
    Yet, this core, which the Israelis summarise as Israel's right to be, and to be recognised as, a "Jewish" state, is what is always invoked by the Israelis themselves as central to beginning and ending the negotiations successfully and which the Palestinians, the Israelis insist, refuse to discuss.
    But the core issues of the question of the relationship between Palestinians and Israelis have always been based on the agonistic historical, geographic and political claims of the Palestinian people and the Zionist movement.
    While the Palestinians have always based their claims on verifiable facts and truths that the international community agreed upon and recognised, Israel has always based its claims on facts on the ground that it created by force and which parts of the international community would only recognise as "legitimate", retroactively.
    How is one then to sift through these competing notions of truths and facts on the one hand, and facts on the ground, on the other?
    The core issues of the US and Israeli agenda were best articulated in the speeches delivered by Obama and Israeli Prime Minister Netanyahu at the United Nations (UN) last month in response to the PLO's bid for statehood at the UN. It is there where both Netanyahu and Obama invoked what they called "truths" and "facts" to assert Israeli facts on the ground. As I will show, their strategy is engineered to convert Israeli facts on the ground from antonyms of truths and facts to synonyms with them.

    The first 'fact'
    Even Netanyahu has no genealogical connection to the ancient Hebrews [GALLO/GETTY]
    Let me begin with what Zionists and the US have defined as the first "fact", which is by definition not open to any doubt or question. Obama insists: "These facts cannot be denied. The Jewish people have forged a successful state in their historic homeland."
    Netanyahu echoes Obama by listing this first "fact" as the first "truth," or rather by making sure that "the light of truth will shine" at the UN through his words: "It was here in 1975 that the age-old yearning of my people to restore our national life in our ancient biblical homeland ... was ... branded ... shamefully, as racism." He added later "and we will know that [the Palestinians are] ready for compromise and for peace ... when they stop denying our historical connection to our ancient homeland."
    Now, this insistence that the first fact, nay the first truth, that Palestine is the historic homeland of modern European Jews who resided in Europe and not of the Palestinian people who lived in it for millennia, turns out to be neither factual nor truthful, though it indeed remains the primary and first claim made by Zionism and anti-Semitism.
    The claim relies on anti-Semitic notions propagated initially by the Protestant Reformation in the sixteenth century and later by secular anti-Semitism, both of which insisted that modern European Jews were blood and genetic descendants of the ancient Hebrews respectively, which is precisely how eighteenth century European philology's reference to Jews as "Semites" would soon be transformed in the hand of political and racial anti-Semitism by the late nineteenth century from a "linguistic" category into a "racial" and biological one.
    It is based on these anti-Semitic claims - that millenarian Protestants, secular anti-Semites, and Zionists called for the "restoration" of European Jews to the alleged homeland of their alleged ancestors.
    The uncontroversial academic and historical facts that European Jews are descendants of European converts to Judaism from the centuries before Christianity was adopted as the religion of the Roman Empire in the fourth century are unquestionable axioms in academic scholarship, including by Zionist historians.
    No respected historian of European Jewry has ever argued that European Jews, or for that matter Moroccan, or Iraqi, or Yemeni Jews, were descendants of the ancient Hebrews. All respected scholars recognise them as descendants of converts to Judaism.
    But even if the wildest genetic fantasies of anti-Semites and Zionists of Jews as a "race" were "proven", would this make ancient Palestine, where the ancient Hebrews cohabited with other ancient peoples, the historic land of modern European Jews?
    And even if one were to commit oneself to the science-fiction of Christian biblical archaeology which accompanied European colonialism in the nineteenth century and on which Israeli archaeology continues to be based, would that mean that modern Jews, now posited as direct genetic and biological descendants of the ancient Hebrews could claim the land where the ancient Hebrews lived with the Canaanites among other myriad groups as their own exclusive national domain and take it from its inhabitants who lived in it for millennia?
    Could anyone today, except genocidal racists, link Germanic populations to an Aryan origin that started in northern India and based on that link, argue that northern India is the ancient homeland of all German-speaking people to which they must return and evict the current inhabitants of the land as nothing but recent interlopers in the land of the White Aryans?
    These fantastical scenarios are precisely what Obama and Netanyahu tell us are undeniable facts and truths.
    Indeed they both insist on them being the first fact, the very first indubitable principle of Zionism, which they want to impose on the international community and on the Palestinians!

    The second "fact"
    Obama's second fact is asserted with a rhetorical flourish: "Let's be honest: Israel is surrounded by neighbours that have waged repeated wars against it ... These facts cannot be denied."
    But these also are not facts at all. Not even Israeli historians of Israel's wars agree with them. But Israeli politicians and ideologues of course do. In his UN speech, Netanyahu himself echoes Obama's words by telling us that Israel is threatened by its neighbours, that it is "surrounded by people sworn to its destruction and armed to the teeth by Iran" and enjoins presumably the American part of his audience at least not to "forget that the people who live in Brooklyn and New Jersey are considerably nicer than some of Israel's neighbours."
    These racist overtones aside, the academic and historic record shows us however that it was Zionist forces who have waged war against the Palestinians in the wake of the 1947 Partition Plan starting on November 30, 1947.
    By May 14, 1948, when Israel declared itself a state, it had expelled 400,000 Palestinians from their homes and was capturing their lands and territories, which were assigned to the Arab state. When three (not five!) Arab armies invaded Zionist-held Palestine on May 15, 1948, they were intervening to stop the expulsion of the Palestinian people and to protect their lands from being taken over by Zionist forces. At the end of the war, they failed miserably at their task. Israel was able to expel another 360,000 Palestinians and to capture half the territories of the Arab state adding them to the Jewish state.
    • In 1956, Israel invaded Egypt along with Britain and France. This was in addition to intermittent but continuous cross border raids into the West Bank, Jordan, Syria, Lebanon, and Egyptian-held Gaza over the decades to come.
    • In 1967, Israel invaded Egypt, Syria, and Jordan and occupied their territories and all of the remaining lands of Palestine.
    • In 1973, Egypt and Syria invaded their own territories (Sinai Peninsula and the Golan Heights), which Israel had earlier occupied, in an attempt to reclaim them but failed. They did not invade Israel itself.
    • In 1978, in 1982, and in 2006, Israel invaded Lebanon killing tens of thousands of people.
    • In 2008-2009, Israel invaded Gaza.
    These are the undeniable facts that the international community and historians and the actual documentary record proves. As such, Israel was never invaded by its neighbours, except in 1948 - which was an attempt to stop Israel's invasion of Palestinian territory and the expulsion of Palestinians.
    That Israel won the majority of these wars cannot change the facts that it initiated them and that it has been the aggressor on its neighbours since even before its establishment in 1947. Indeed, Israel would launch raids on Iraq in 1981 and on Tunisia in 1985, neither of which was an immediate neighbour and without the slightest military provocation from either.
    That Israel and the Zionist movement have been the aggressor in the region for the past century are the undeniable facts.
    That Obama wants to assert that Israelis were victims of their neighbours is nothing short of imposing a fact on the ground by sheer American rhetorical and political power unrelated to real events. Obama's invocation of honesty here turns out to be nothing short of a call for outright dishonesty.
    But this "fact" for Obama derives from the "first fact", namely, if European Jews have the right to colonise Palestine, expel the Palestinians, confiscate their lands, occupy them and discriminate against them by virtue of the first fact of their bogus historic claim, then any Palestinian or Arab resistance to the Zionists' murderous campaigns is nothing short of aggression on Jews.
    Obama proceeds to tell us other "facts", including that "Israel's citizens have been killed by rockets fired at their houses and suicide bombs on their buses. Israel's children come of age knowing that throughout the region, other children are taught to hate them."
    While a handful of Israelis have been killed over the years by rocket fire, tens of thousands of Palestinians, Lebanese, Egyptians, Jordanians and Syrians, have been killed by Israeli rocket fire during times of war and peace. Perhaps the most recent example can shed some light on this.
    During Israel's invasion of Gaza, Israeli rockets killed over 1,400 Palestinians while Hamas rockets against Israel did not kill a single Israeli, though several Israelis were shell-shocked and required psychological counselling. As for the murder of thousands of Arab children since 1948 and through the invasion of Gaza, Israel has killed at a rate of thousands of Arab children to one Jewish child in retaliatory attacks on Israel.
    So, while Obama is indeed not lying that rockets have been fired on Israel and that historically Israeli Jewish children have been killed by attacks, he takes it out of the context of the much larger destruction and killings Israel engaged in against its neighbours since it was established, which is after all based on the first fact!
    Obama's half-facts, like his alleged full facts, end up being again engineered to impose Israeli facts on the ground. For these claims are being made to assert Israel's need for "security", which is of paramount importance, and which is the reason both Obama and Netanyahu claim that the negotiations have failed.
    Let me quote several of Obama's references to Israel's security in his UN speech: "America's commitment to Israel's security is unshakeable"; "Israelis must know that any agreement provides assurances for their security"; "any lasting peace must acknowledge the very real security concerns that Israel faces every single day."
    So, basically Israel gets to invade the Palestinians and all its sovereign neighbours, some repeatedly, over the last six decades, and it continues to occupy their territories and invade their airspace and oppress the occupied populations and colonise their lands. However, for negotiations to be successful, Israel wants to ensure that its security be safeguarded from any resistance to Israeli attacks, colonisation, and occupation by those it continues to attack, colonise, and occupy. And this it can demand based on the first fact.
    Israel poses a much greater threat to its neighbours than the other way around [GALLO/GETTY]
    Obama, it should be noted, never mentioned the security concerns of Israel's neighbours who have been the target of Israel's attacks for over six decades. He did however mention the security of Palestinian children once alongside his several mentions of Israeli children despite the one-to-several-thousands victimisation ratio between them: "The measure of our actions must always be whether they advance the right of Israeli and Palestinian children to live in peace and security, with dignity and opportunity."
    Netanyahu picks up where Obama left off: "Our major international airport is a few kilometres away from the West Bank. Without peace, will our planes become targets for anti-aircraft missiles placed in the adjacent Palestinian state?"
    What is most interesting about this statement is the fact that Israel's airport has never been attacked by rockets, which is not to say that Israel has not attacked the airports of its neighbours. That, it has done with aplomb. In 1968, Israel bombed the Beirut international airport destroying 13 civilian airliners on the tarmac. It would attack Beirut airport again in 2006 - bombing runways.
    As for plane hijackings, Israel was a pioneer in the Middle East, when its first hijacking took place in 1954. The Israeli air force would often seize flying civilian airliners in international skies and divert them to Israel, subject the passengers to inspection, interrogation as well as incarceration.
    Indeed, Israel remains the only Middle East country that blew up a civilian airliner when it shot down a Libyan civilian plane in 1973, killing 108 passengers on board.

    Negotiations and more negotiations
    This takes us back to what Obama believes, the negotiations are and should be about, namely: "It is Israelis and Palestinians - not us - who must reach agreement on the issues that divide them: On borders and security; on refugees and Jerusalem."
    The negotiations which started in 1991 in Madrid and continued in earnest after the 1993 Oslo agreement, however, were based on UN resolutions that stipulate that Israel must withdraw from the occupied territories (Resolutions 242 and 338), which would settle the borders question if it were not for Israel's refusal to abide by the resolutions.
    Moreover, the main issue that has terminated the negotiations and which both sides do not agree on has been Israeli Jewish colonisation of the West Bank and East Jerusalem.
    As luck would have it, the international community and international law both condemn Israeli colonial settlement in the 1967 territories, which are categorically considered illegal and have been declared as such myriad times by UN resolutions and policy statements.
    It is curious that Obama never mentioned the colonial settlements in his speech, even though he had attempted a number of times in the last two years without success to intervene with the Israeli government to stop, or at least slow down, building them.
    As for the issues of borders, the 1947 Partition Plan had already specified the borders of the two states, and Resolution 242, on which the negotiations are based, specified where Israel should be withdrawing to after the 1967 war, Israeli casuistry in that matter notwithstanding.
    The Palestinian negotiating position echoes that of international law and UN resolutions while the Israeli position violates them. This also relates to the matter of the refugees which has also been settled by UN resolutions and international law while Israel remains adamant in its refusal to implement these resolutions by refusing to repatriate, compensate and return the property of the 760,000 Palestinians it expelled. Neither will it agree to compensate and return the property of the quarter of a million Palestinians (internal refugees and their descendants) who are Israeli citizens whom it expelled from one part of the country to another part of it.
    But the so-called historical truths and the first "fact" that Netanyahu marshals to assert facts on the ground are endless.
    He adds: "In my office in Jerusalem, there's a ... an ancient seal. It's a signet ring of a Jewish official from the time of the Bible. The seal was found right next to the Western Wall, and it dates back 2,700 years, to the time of King Hezekiah. Now, there's a name of the Jewish official inscribed on the ring in Hebrew. His name was Netanyahu. That's my last name ..."
    "... My first name, Benjamin, dates back a thousand years earlier to Benjamin - Binyamin - the son of Jacob, who was also known as Israel. Jacob and his 12 sons roamed these same hills of Judea and Samaria 4,000 years ago, and there's been a continuous Jewish presence in the land ever since."
    Netanyahu (a name which Benjamin Netanyahu changed when he lived in the United States to Ben Nitay allegedly because it was easier for Americans to pronounce) is itself an invented Zionist name, which, like all other Zionist names, began to bestow on European Jews an ancient Hebrew lineage.
    Indeed Netanyahu's father Benzion Mileikowsky was the son of Polish Jews converted to Zionism, who named their son Benzion based on their ideological commitments and changed their name to "Netanyahu" after they immigrated to colonise Palestine in 1920.
    The names of Benzion's father and mother (and Benjamin Netanyahu's grandparents) were Nathan Mileikowsky and Sarah Lurie, common European Jewish pre-Zionist names.
    For Benjamin Mileikowsky (Netanyahu), a descendant of Polish Jewish colonists, to claim ancient Jerusalem as his ancestral origin, would be seen as a curious ideological and mythical fabrication during a dinner conversation, but to assert it as a fact-based political and territorial claim to the land of the Palestinians at the United Nations, makes a mockery of international law, which is the basis of UN resolutions that condemn Israel's occupation and colonisation of the city.
    While Israel today maintains at least 30 laws that grant Jews racial, religious and colonising privileges over Palestinian citizens of Israel - including the 2002 temporary law banning marriage between Israelis and Palestinians of the Occupied Territories - and more so against the Palestinian non-citizens living under Israeli occupation; Netanyahu claims, against these documented facts, that "The Jewish state of Israel will always protect the rights of all its minorities, including the more than one million Arab citizens of Israel."
    He adds a curious statement with regard to illegal Jewish colonial settlers in the Occupied Palestinian territories stating that "I wish I could say the same thing about a future Palestinian state, for as Palestinian officials made clear the other day - in fact, I think they made it right here in New York - they said the Palestinian state won't allow any Jews in it. They'll be Jew-free - Judenrein. That's ethnic cleansing. There are laws today in Ramallah that make the selling of land to Jews punishable by death. That's racism. And you know which laws this evokes."
    "Tel Aviv is the only Western city that does not have any Arab or Muslim inhabitants."
    While no Palestinian official since the negotiations started has ever dared to state unequivocally that Jewish colonial settlers must be returned to Israel in line with international law, this unverifiable claim by Netanyahu, even if proven true, would not be racist or discriminatory, but rather anti-colonial, refusing to allow Israeli Jews to colonise Palestinian lands against international law by virtue of some Jewish privilege that invokes the "first fact".
    It is Israeli laws that restrict access to Israel's lands to its non-Jewish Palestinian citizens, even though 90 per cent of that land was confiscated from the Palestinian people. It is also Israeli cities that remain Araberrein; indeed, as many observers have noted, Tel Aviv is the only Western city that does not have any Arab or Muslim inhabitants.
    If any racist laws are being evoked here, they are evoked by Israel's own racist laws and practices, not by Palestinian anti-colonial resistance.
    But this statement clarifies where Netanyahu stands on the question of Jewish colonisation of the West Bank and East Jerusalem. It is not Jewish colonisation of the land of the Palestinians that is racist as the UN defined it in 1975, but rather the application of international law by preventing Jews from colonising the land of the Palestinians that is racist.
    For Zionism and Obama, any attempt to reject the Zionist "first fact" is immediate proof of anti-Semitism. This is yet another example of how facts on the ground are transformed by Israel and its US backers into "truths" and "facts".
    Israel has many racist and discriminatory laws against its Arab citizens [GALLO/GETTY]
    Indeed, Netanyahu (or is it Mileikowsky, or Nitay?) asserts: "I came here to speak the truth. The truth is ... that Israel wants peace. The truth is that I want peace. The truth is that in the Middle East at all times, but especially during these turbulent days, peace must be anchored in security. The truth is that we cannot achieve peace through UN resolutions, but only through direct negotiations between the parties. The truth is that so far the Palestinians have refused to negotiate. The truth is that Israel wants peace with a Palestinian state, but the Palestinians want a state without peace. And the truth is you shouldn't let that happen."
    For Netanyahu and the Israelis, however, peace can only be achieved if the Palestinians recognise the rights of Jews to occupy their land, to colonise their lands, and to discriminate against them.
    To do so, the Israelis offer a simple formula, which Obama has also endorsed and insists on, namely that the Palestinians must recognise Israel's right to be a Jewish state.
    Netanyahu does not mince words when he asserts that: "this year in the Knesset and in the US Congress, I laid out my vision for peace in which a demilitarised Palestinian state recognises the Jewish state. Yes, the Jewish state. After all, this is the body that recognised the Jewish state 64 years ago. Now, don't you think it's about time that Palestinians did the same? ... Israel has no intention whatsoever to change the democratic character of our state. We just don't want the Palestinians to try to change the Jewish character of our state. We want ... them to give up the fantasy of flooding Israel with millions of Palestinians."
    Challenging the UN and international law, which has called on Israel to allow the Palestinians it expelled to come back to their homes, is identified as a "flood" that will undermine Israel's raison d'être as a state that extends racial and colonial privileges to Jews, which indeed it would be.
    Where Netanyahu is wrong is when he asserts that when the UN General Assembly called for the establishment of a Jewish State in 1947, it, by default, recognised the Jewish State's right to expel the Palestinian people, colonise their lands, and confiscate their property for the exclusive use of Jews and to discriminate against them by law.
    Not only did the UN Partition Plan grant no such rights to the Jewish state, it explicitly stated that the establishment of such a Jewish state means that this state cannot expel its non-Jewish population, and that "no discrimination of any kind shall be made between the inhabitants on the ground of race, religion, language or sex" (Chapter 2, Article 2) and that "no expropriation of land owned by an Arab in the Jewish State ... shall be allowed except for public purposes. In all cases of expropriation full compensation as fixed by the Supreme Court shall be said previous to dispossession." (Chapter 2, Article 8).
    The fabrications and lies about UN recognition are being asserted by Netanyahu to the very international body that issued the Partition Plan, and are addressed to their face, as truths, when all they are is nothing less than facts on the ground established by Israel, condemned by the UN, and defended by the United States.
    While the negotiations that the Palestinian Authority and the Israelis have engaged in have prevented the Palestinians from raising the 1947/1948 crimes of the Israeli state (and those committed in the decades to come) because they would render the "first fact" dubitable indeed, Netanyahu and Obama raise these crimes as a sacrosanct principle of the Jewishness of the state, indeed of the very "first fact" that they affirmed.
    Indeed Netanyahu does the same with Israeli crimes post 1967, including the colonisation of the West Bank and East Jerusalem.
    Finally, Netanyahu concludes with a call to expel the 1.6 million Palestinians who are Israeli citizens. He instructs PA President Abbas to: "Recognise the Jewish state, and make peace with us. In such a genuine peace, Israel is prepared to make painful compromises. We believe that the Palestinians should be neither the citizens of Israel nor its subjects. They should live in a free state of their own. But they should be ready, like us, for compromise."
    "We believe that the Palestinians should neither be the citizens of Israel nor its subjects."
    - Benjamin Netanyahu, Israeli prime minister
    Netanyahu offers his call for a new expulsion of Palestinian citizens of Israel as a compromise that the Palestinians should accept. In doing so, his logic is impeccable. If Palestinians recognise the "first fact", namely, Israel's right to be a Jewish state based on fabricated historical claims, and that it should guarantee Jewish racial and colonial privilege, then it follows that they must accept another expulsion of Palestinians from that state to ensure that Jewish privilege continues to operate.
    It is this formula of peace that the Israelis offer the Palestinians and which the Palestinians, even the collaborating PA, cannot accept.
    When Obama asserts that "peace depends upon compromise among peoples who must live together long after our speeches are over, and our votes have been counted," he is being at best coy, for the peace that Israel seeks, as Netanyahu's call for the expulsion of Palestinian citizens, rendering Israel finally Araberrein, clarify, will result in Palestinians and Israelis not living together at all.

    The Pale of Palestinian settlement
    The peace that Israel is proposing for Palestinians in fact evokes another memory, of how another country dealt with Jewish settlement, namely the Russian Empire under Catherine the Great and the creation of the Pale of Settlement in the late eighteenth century for Jews to be confined to, which they were for the most part till the early part of the twentieth century.
    The Pale, like the Palestinian Bantustans, was the only territory where Russian Jews were allowed to live by the anti-Jewish czars, though Russian Christians also lived in it to ensure that there was no territorial contiguity for Jews. The Palestinian Bantustans would serve a similar function.
    While Israel will become Araberrein, the Palestinian Bantustans carved out of West Bank and East Jerusalem territories would be criss-crossed by Jews-only roads and Jewish-only colonial settlements and cities, and by the Israeli army, which, as Netanyahu himself has proposed, will be stationed indefinitely in the Jordan Valley.
    The Pale of Palestinian Settlement will be then called a "Palestinian State" which the Israelis and the Americans will immediately recognise as "sovereign", though it would not even have the formal accoutrements of sovereignty. It is thus that the Palestinian State, whose existence would neither be a fact nor the truth, will be recognised as a fact on the ground, indeed the very last fact that Israel and the US will be asserting.
    For the Palestinians to survive the more than a century-long Zionist assault on their society and country, their only option is to resist this Israeli- and American- imposed "peace", and all the so-called facts they impose on them, from the very first "fact" to the very last one.

    Joseph Massad is Associate Professor of Modern Arab Politics and Intellectual History at Columbia University. His most recent books are The Persistence of the Palestinian Question and Desiring Arabs.
    The views expressed in this article are the author's own and do not necessarily reflect Al Jazeera's editorial policy.

    sumber :      http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/10
                        /2011102583358314280.html

    Allaahu A'laam, smoga Allaah memberikan keadilan bagi korban2 israel yg tidak pantas jadi korban. aaamiiin.

    The days that shook Murdoch's (the owner of news corporation) media world

    The tale of tabloid phone hacking that has rocked the foundations of Britain's political and media establishment.
    Earlier this month, the UK's Guardian newspaper published allegations that the country's leading weekly tabloid the News of the World had hired a private investigator who accessed and deleted messages from a murdered teenager's voicemail.
    The revelations - the latest twist in the ever-unfolding phone hacking scandal - caused a huge public outcry. They have led to the publication's parent company, News Corporation, and its owner Rupert Murdoch pulling the plug, at least for now, on the planned takeover of Britain's biggest broadcaster, BSkyB.
    But many questions remain unanswered: How complicit were the police, politicians and prosecutors in this story? Did they attempt to cover up the scandal? Was the executive body of NewsCorp aware of what was happening? And how will it affect the Murdoch dynasty's role in British journalism?
    Our News Divide this week looks at a tale of tabloid phone hacking and how it is rocking the very foundations of Britian's political and media establishments.
    Does Britain's print media have the ability to self-regulate? Should it face more stringent regulations like the country's broadcast media? And has Rupert Murdoch been a force for good in British journalism? We substitute our NewsByte section this week to debate these questions with one of the few defenders of the UK's tabloid culture, renowned author and journalist Toby Young.
    One of the functions of the first satellites launched at the height of the Cold War, was to give the US and the former Soviet Union the ability to spy on each other from outer space. Now, these satellites are becoming powerful tools for journalism.
    Commercial satellite companies began selling their product in the 1980s but the hi-tech imagery, for the most part, remained the preserve of governments and well-funded news organisations. Then, in 2005 when Google Earth launched, high-resolution imagery became available to the masses and it was not just governments and journalists poring over it, but any number of the 700 million users who downloaded the software.
    In this week's feature Listening Post's Meenakshi Ravi looks at the fusion of satellite imagery and the media, and how it is changing the way we see the world.
    Our Internet Video of the Week is a tribute song to the current News of the World tabloid scandal. In Britain, people from Liverpool are known as 'Scousers'. Since 1989 they have vehemently refused to read the Sun, another Murdoch owned newspaper, after its scandalous coverage of the Hillsborough Stadium disaster in the same year. Billy Bragg is a British songwriter known for his political activism. The chorus of his latest song is dedicated to the Scouser boycott of the Sun, but the rest of it touches upon some pretty relevant issues in the current tabloid scandal debate.

    sumber :    http://english.aljazeera.net/programmes/listeningpost/2011/07
                      /201171517130540148.html

    Allaahu A'laam, Allaahu A'laam.

    Hacking Palestine: A digital occupation

    Israel controls all Palestine's digital infrastructure, limiting the use of phones, mobiles and internet at any time.
    Last Modified: 09 Nov 2011 11:08
     
    Israel has strategically located connecting points for landlines, mobiles and internet outside Palestinian territories forcing all trafic flowing from and to Palestine to be routed through Israeli hubs [EPA] In the aftermath of the near-total shutdown of the internet and telephone network in the West Bank and Gaza Strip last week, the Palestinian Authority (PA) is attempting to figure out how, why and by whom Palestine was hacked. Whether the PA ever comes to a conclusive finding is arguable, even if it manages to mobilise the International Telecommunications Union (ITU) to conduct an investigation. The Palestinian Minister of Communications has been hinting that a state may be behind the concerted attack - by which he means Israel.
    No matter who the attack was waged by, that the Palestinian infrastructure is hacked into is indeed the responsibility of the Israeli regime, for it is with the latter that ultimate power and control over Palestinian telecommunications actually lies. In fact, the shutdown highlights the continued precariousness of Palestinian telecommunications (landlines, cellular, and internet services), and the regime of digital occupation that Palestinians live under.
    The current Palestinian telecommunications infrastructure is a result of the asymmetrical power relationship between the PA and Israel, as well as the constraints and failures of the Oslo Accords. Much the same way in which sovereignty afforded to the PA over internal political and civilian issues has been a masquerade, so too is sovereignty over telecommunications a facade. Consider for example that Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu (as others before him) stresses that any future Palestinian state will not have control over its electro-magnetic field. If the future vision of Palestine is one without sovereignty over telecommunications, the present condition is one that ascertains such an outcome.
    A much less publicised event than this latest cyber attack was the interruption of international landline, mobile phone and internet connection in the Gaza Strip this past August which occurred when an Israeli military bulldozer digging near the Nahal Oz checkpoint severed one of the fibre-optic lines connecting Gaza to the rest of the world. The ability to shutdown telecommunications whether by dictatorial regimes - as we witnessed in Egypt in January 2011 - or occupying regimes, is incumbent on an infrastructure being managed and controlled in particular ways. In other words, the establishment, building, and ownership of a communications infrastructure is in and of itself a deeply political decision.

    Controlling copper
    The Palestinian-Israeli technological relationship, like their political and economic relationship, has largely been one of Israeli control and restrictions and Palestinian dependence. After 1967, the Israeli regime owned, managed, controlled and maintained telecommunications systems in the occupied territories and imposed strict legal and military restrictions on infrastructure and use. Despite the fact that Palestinians paid income, value-added, and other taxes to the Israeli government, the state telecommunications provider, Bezeq, was neither quick nor efficient in servicing Palestinian areas and users. Whatever existed of a telecommunications infrastructure prior to Israeli occupation was rarely maintained or upgraded, and what was built in Palestinian areas was done in a manner that would render any future Palestinian network dependent on Israel's. For example, all switching locations for telecommunications traffic were established outside areas that might eventually be handed over to Palestinian control. This meant that telephone calls made between Gaza City and Rafah would be routed through Ashqelon, calls between Nablus and Jenin through Afula. All international phone calls would similarly be routed through Israel.
    It would not be until the second round of the Oslo Accords signed in 1995, that Palestinians were promised direct domestic and international telephone and internet access. But, crucially, while the Accords stated that the Palestinian side had the right to build and operate a separate and independent telecommunications system, the agreements also set the conditions within which an independent system would be rendered impossible. Palestinians could adopt their own standards and import certain equipment only when the Palestinian network would be fully independent from Israel's. This would become a catch-22. Until today, the Palestinian network is not independent. Until today - despite the 'death' of Oslo - Israeli legitimises the limitations it imposes as abiding by the Accords and in the process, keeps the Palestinian network dependent.
    Israel handed over responsibility for the telecommunications infrastructure in the Territories to the PA in 1995. The PA awarded Paltel (the Palestine Telecommunications Company) a licence to build, operate and own landlines, a GSM cellular network, data communications, paging services and public phones. The reliance on Israel for most domestic connections and all international connections did not however end with the advent of Paltel. Nor would many other aspects of Palestinian telecommunications ever come under the full control of Paltel or the PA.

    Strategic allocation
    Israel continues to determine much that shapes Palestinian telecommunications, from the allocation of frequencies to where infrastructure can be built, from how much bandwidth is allocated for internet use to what kind of infrastructure equipment can be imported and installed. Despite the advent of Palestinian telecommunications companies (Paltel's cellular subsidiary Jawwal, its internet subsidiary Hadara, and as of 2009 a second cellular provider in the West Bank, Wataniya), local landline calls within the Gaza Strip are still routed through Israel; many local calls within the West Bank equally so. International calls in or out of the Palestinian Territories on land or cellular networks are switched in Israel - the international dialling code awarded to Palestine by the ITU remains mostly symbolic. The majority of Palestinian internet traffic is routed through switches outside the Territories. Even on the ubiquitous cellular phones, calls must touch the Israeli backbone. Paltel, Jawwal, Hadara and Wataniya rely on Israeli permissions for the placement, number and strength of routers and exchanges; the range of their signals and the equipment they can use is limited by Israeli restrictions; the allocation of their bandwidth is decided by the Israeli Ministry of Communication - not the Palestinian one.
    Landline, cellular telephony and internet infrastructures are forced to be segregated from yet dependent on Israeli networks. While each technology requires different mechanisms to operate, the entire underlying structure of Palestinian telecommunications is occupied.
    In the realm of the internet (which parallels landline infrastructure as opposed to cellular telephony), it is the Israeli authorities that determine how much total bandwidth Hadara can have. Similarly, it is Israeli providers who sell bandwidth capacity to Hadara, and do so at substantially higher rates than to ISPs (internet service providers) within Israel. For Palestinians then, it is invariably slower and more expensive to surf the internet than it is for an Israeli. The combination of higher costs, slower speeds and limitations imposed on technologies results in a bondage of bandwidth. In the Gaza Strip for example, Hadara is still waiting for permission for an internet trunk-switch to allow internet traffic to circumvent Israel. Internet networks are continually 'shutdown' for various reasons, whether because of Hadara's failure or delay in paying its Israeli providers, for Israeli-defined 'security' issues, or a supposedly inadvertent manoeuvre by a military bulldozer. But the entirety of the telecommunications infrastructure is open to Israeli (state and military-sanctioned) 'hacking'.
    Signals are jammed and hacked into by the IDF. The most notorious example was during the 2008-09 war on Gaza, when the Israeli military sent hundreds of thousands of text messages and voice mails to cellular and landline users in the Strip warning of impending bombings. But these practices have occurred in the West Bank as well, and during both moments of heightened violence as well as on an everyday basis.
    It is not just the end-user but also the telecommunications infrastructures themselves that are subject to the occupation's logic. Although former Israeli Prime Minister Ariel Sharon's Gaza disengagement plan stated that Israel would hand over the land-line infrastructure in Palestinian areas intact, the IDF severed the main north-south connection in the Strip and went so far as to bury parts of that line under the rubble of the Kfar Darom settlement. In some cases, the destruction has been widespread and debilitating, most obviously during the 2008-09 assault on Gaza, when damage to Paltel's network in Gaza was estimated at more than US 10m. Both the purposeful destruction of equipment and the prevention of its importation and installation limit the development of high-tech infrastructure.

    Digital occupation
    The mechanisms of digital occupation are exercised through the disruption of everyday life, not simply during exceptional moments of violence. On any "normal" day, a Palestinian's phone call is routed through Israel, his signals are jammed whenever a drone passes overhead (sometimes as often as every 15 minutes), his phone service may be shut down or tapped, and his internet connection surveilled. And for these interruptions the Palestinian user must pay nearly twice as much as his Israeli counterpart. These kinds of limitations are combined with "legal" and military measures that further contain Palestinian telecommunications infrastructure. These include confiscating and forbidding the import of equipment, illegal competition by Israeli providers (most notoriously in the realm of cellular telephony), limited bandwidth, limitations on what equipment can be installed where, delay of approvals, and purposeful destruction of machinery and infrastructure.
    All of these limitations reinforce territorial barriers on high-tech flows, inhibit the development of Palestinian infrastructure, and perpetuate Palestinians' economic dependence and de-development (and hence the uneven economic relationship).  They also, in a word, keep Palestinian networks open to hacking.
    Paltel has become one of the largest, most successful Palestinian corporations - through practices that have been both criticised and hailed as monopolistic and neo-liberal. Today Paltel's market capitalisation represents more than half of the value traded on the Palestinian stock exchange, contributes to approximately one third of the PA's tax income, and its revenues account for approximately 10 per cent of the Palestinian GDP. Most of Paltel's growth has been through its cellular and internet subsidiaries, Jawwal and Hadara, respectively. And Israel has had much to gain from these as well.
    Paltel, Jawwal and Hadara have no choice but to purchase telecommunications capacity from the Israeli market. That Palestinian infrastructure is made to rely on the Israeli backbone and suppliers means that Israeli firms financially benefit from Palestinian telecommunications uses. Collectively, Israeli companies accumulate Palestinian-generated revenues at a number of points: Israeli operators surcharge calls between Jawwal phones and Israeli land and cellular numbers. Since all international calls, all calls to the West Bank, and many intra-Gaza calls and internet traffic are routed through Israel, Israeli operators collect "termination charges". As one Paltel executive lamented to me in an interview in 2006, "Paltel is one of Bezeq's biggest customers". This hasn't changed. In fact, the continued growth of the Palestinian telecommunications sector has certainly helped deepen the pockets of Bezeq and other Israeli telecommunications firms.

    The source of power
    Across the Palestinian territories, it is the Israeli regime and its apparatus (the government, the police force, the military, the intelligence services, the high-tech industry, all with incestuous ties to each other) that is the site of power. The PA, Paltel, Paltel's subsidiaries and other Palestinian high-tech firms are secondary. It is the Israeli state apparatus that decides whether, when, and where Palestinians may install, manage and maintain infrastructure, just as it is the Israeli apparatus that limits and destroys that infrastructure. That any aspect of Palestinian infrastructure is hacked into then, is the responsibility ultimately of the Israeli regime.
    Finally, what the events of last week also highlight is not 'hacking'. Hacking in its historical roots refers to the breaking into computers, accessing administrative controls and other similar practices, under the ideological-political umbrella of the liberalist ideals of freedom of speech, the pursuit of technological beauty, of the desire to 'free' and keep code 'open'. The shutdown of the Palestinian network is instead reflective of an act of cyber terrorism - whose intent of undermining the security of a digital network is explicitly malicious and destructive. In the case of Palestine, the mal-intent was not simply the purposeful target of the digital network, but the right to sovereignty as well.
    Helga Tawil-Souri is an Assistant Professor of Media, Culture and Communication at New York University. Her book Digital Occupation is forthcoming.
    The views expressed in this article are the author's own and do not necessarily reflect Al Jazeera's editorial policy.

    sumber :      http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/11
                        /2011117151559601957.html
     
     
    Allaahu A'laam, Allaahu A'laam.